JAKARTA – Mutiara Rachmat Putri, Ketua Kelompok Keahlian Oseanografi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menjelaskan bahwa proyek reklamasi membuat arus laut berubah.
Arus yang semula mengalir sesuai garis pantai harus “mengambil” rute lain dan akhirnya membentuk “kolom-kolom air baru”, jelasnya dalam The Conversation, Jumat (14/8).
Perubahan arus tersebut, jelasnya, bisa menciptakan masalah baru, yaitu sampah-sampah yang tersangkut di kanal-kanal di lahan reklamasi.
Pasalnya, aliran sungai sekitaran kawasan tersebut juga turut berubah. Jika pulau reklamasi itu punya kanal-kanal atau jalan penghubung, hal itu justru menjadi perangkap bagi sampah yang keluar dari sungai.
“Yang seharusnya secara alami (arus itu) membilas (sampah) yang ada di pantai, jadi terhambat lagi oleh daratan itu. Kalau dilihat dari simulasi kami, justru ada di celah-celah atau kanal yang ada di pulau reklamasi itu,” tambahnya.
Meskipun demikian, Mutiara mengatakan bahwa klaim tersebut harus melihat berapa persen areal yang direklamasi untuk melihat dampak banjir yang ditimbulkan.
“Kalau sungai dan danau tidak dikeruk, banjir sangat mungkin, karena sedimen terus menerus ada di aliran sungai dan air bisa meluap kemana-mana. Kalau dikeruk, tetapi tanah hasil kerukan dibiarkan, maka kemungkinan tersedimentasi lagi ke sungai juga sangat mungkin dan kembali terjadi banjir,” ujarnya.
Dengan kata lain, sikap Gubernur DKI anis Baswedan melanjutkan proyek reklamasi dengan tujuan untuk menghentikan banjir di Jakarta sebenarnya tidak benar. Karena pada akhirnya, banjir di Ibukota hanya bisa diselesaikan dengan cara mengeruk sugai dan danau agar aliran air tidak meluap kemana-mana, terutama saat hujan.
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menilai bahwa reklamasi ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Jakarta untuk mencegah banjir karena pangkal permasalahan dari banjir sebenarnya adalah ruang terbuka Hijau (RTH) di Jakarta yang menyusut secara drastis.
“Permasalahan paling konkret adalah kebutuhan ruang hijau itu sendiri. Dengan membangun (giant seawall) atau 17 pulau, ini tidak menyelesaikan masalah di depan jika tetap mengeluarkan izin apartemen, mal, dan bikin pulau baru sementara RTH di Jakarta tetap dipangkas habis. Jadi ya sama saja bohong,” kata dia.
Oleh karena itu, melanjutkan proyek reklamasi tidak menyelesaikan masalah banjir di Jakarta malah dapat menciptakan banjir jika tidak dikelola dengan baik.
