THE EDITOR : Bagi warga biasa, pemilik usaha kecil, maupun buruh di Pakistan, krisis energi yang melumpuhkan negara ini tidak sekadar tertulis dalam dokumen kebijakan di meja pejabat. Persoalan nyata ini mengetuk pintu rumah mereka setiap bulan dalam bentuk tagihan listrik yang melonjak tidak masuk akal. Kondisi tersebut memaksa banyak keluarga menghadapi pilihan pelik: menjaga lampu tetap menyala atau mengisi piring dengan bahan makanan.
Nasir Aijaz, jurnalis The Asian pada pertengahan Juli 2026 lalu melaporkan bahwa pemerintah Pakistan selalu menyalahkan kesalahan teknis, jalur transmisi yang tua, dan pencurian listrik sebagai penyebab tingginya harga. Akan tetapi, masyarakat tidak percaya sebab mereka tahu penyebab melonjaknya harga listrik terjadi akibat kontrak jangka panjang yang sudah ditandatangani para politisi di pemerintahan untuk membangun dan menjalankan proyek Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer/IPP).
Inti dari meroketnya tagihan listrik di Pakistan bermuara pada kerangka keuangan cacat yang dikenal sebagai “pembayaran kapasitas” (capacity payments).
Beberapa dekade lalu, demi menarik investasi swasta ke sektor energi, pemerintah secara berturut-turut menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) jangka panjang dengan perusahaan listrik swasta tersebut.
Di bawah kontrak dengan skema “ambil atau bayar” (take-or-pay) ini, negara secara kontraktual dijamin akan membayar perusahaan-perusahaan tersebut dalam jumlah besar hanya untuk keberadaan mereka. Berdasarkan kontrak ini, pemerintah diwajibkan secara hukum untuk membayar IPP berdasarkan kapasitas terpasang—yakni listrik maksimum yang mampu mereka hasilkan—terlepas dari apakah jaringan nasional benar-benar menggunakan atau bahkan menerima satu kilowatt pun aliran listrik tersebut.
Pengurasan finansial dari pengaturan ini sangat mengejutkan. Dana sebesar 3.400 miliar rupee Pakistan (sekitar Rp220,80 triliun) dialihkan setiap tahun ke IPP di bawah kewajiban kapasitas tersebut. Akibat beban ini, “utang sirkular” pada sektor energi—gabungan antara defisit berjalan dan subsidi pemerintah yang tertunggak—kian menggunung hingga mencapai kisaran 2,6 triliun hingga 3,2 triliun rupee Pakistan.
Di balik angka-angka makro yang fantastis, ketidakadilan nyata sedang memeras keringat masyarakat di level akar rumput melalui sistem penarifan yang sangat regresif.
Sebuah potret ketimpangan yang ironis diungkap oleh sejumlah penelitian, di mana 40 persen rumah tangga termiskin di Pakistan dimana kelompok marginal yang hanya menikmati kurang dari 30 persen pendapatan nasional justru dipaksa memikul hingga 60 persen beban biaya tambahan pembayaran utang yang diselipkan secara senyap ke dalam lembaran tagihan listrik mereka setiap bulan.
Saat turbin-turbin milik korporasi kakap terus berputar menghasilkan jaminan laba di atas kertas kontrak, jutaan warga miskin di negeri itu harus membayar harga dari sebuah sistem yang salah urus, memaksa mereka meraba dalam gulita demi menahan lapar.
Kemarahan publik kini telah mencapai titik didih seiring tersingkapnya tabir keuntungan sepihak di balik gurita kontrak energi tersebut. Di ruang-ruang diskusi publik, rincian data yang beredar luas kian menyulut kekecewaan masyarakat setelah menyoroti adanya konsentrasi kepemilikan pembangkit listrik secara masif, yang secara eksklusif terafiliasi langsung dengan lingkaran elite penguasa serta sejumlah lembaga berpengaruh di dalam negara.
Analisis publik mengungkap gurita kepemilikan produksi listrik di Pakistan yang ternyata dikuasai oleh segelintir elite, di mana 78 persennya terkonsentrasi hanya dipegang oleh tiga blok utama.
Dimana, dinasti politik menjadi yang pertama mencengkeram porsi terbesar hingga 68 persen dengan bagian utama dipegang oleh faksi Perdana Menteri Shehbaz Sharif bersama partai PML-N yang menguasai 44 persen saham dimana d 28 persen diantaranya terikat langsung pada keluarga Sharif dan 16 persen pada elite partai.
Sementara itu, sekutu pemerintahannya, faksi Presiden Asif Ali Zardari dan partai PPP, menggenggam 24 persen saham, yang terbagi atas 16 persen milik keluarga Zardari dan 8 persen milik petinggi partai.
Sisa kue bagian kedua dipegang oleh kekuasaan domestik dengan porsi 10 persen berada di tangan lembaga negara, melengkapi triad kendali di sektor energi.
Ketiga, di luar lingkaran elite dalam negeri. Dimana 22 persen porsi produksi dibagi rata kepada modal eksternal dan swasta, yang mempertemukan investor China sebesar 8 persen, investor Qatar dan Arab sebesar 7 persen, serta kapitalis lokal Pakistan sebesar 7 persen.
PEMERINTAH PAKISTAN KORBANKAN WARGANYA DEMI ELITE PARTAI
Ketika penerima manfaat terbesar dari gurita bisnis listrik ini adalah faksi politik yang sedang berkuasa, krisis energi di Pakistan jelas bukan lagi sebuah kecelakaan teknis, melainkan bentuk nyata penguasaan mutlak oleh kaum elite (elite capture).
Pertalian kepentingan politik dan jaminan laba berbasis dolar ini sukses menciptakan lingkaran setan: saat tarif listrik melambung, industri berguguran dan warga kaya massal beralih ke panel surya.
Ruginya lagi, pelarian massal ini justru memicu perangkap baru karena nilai “pembayaran kapasitas” kepada korporasi swasta bersifat tetap dan tidak boleh berkurang sedikit pun.
Guna menutup setoran wajib yang masif kepada konglomerat lingkaran penguasa tersebut, pemerintah mengambil jalan pintas dengan terus menaikkan tarif dasar secara ugal-ugalan dan menyisipkan pungutan ekstra seperti Biaya Penyesuaian Bahan Bakar (FAC)—sebuah beban finansial yang pada akhirnya harus dibayar lewat keringat rakyat miskin yang tersisa di dalam jaringan negara.
Asosiasi perdagangan lokal, termasuk Kamar Dagang Pedagang Kecil & Industri Kecil, memperingatkan bahwa siklus kejam ini tengah menghancurkan tulang punggung ekonomi Pakistan.
Tingginya biaya input meluluhlantakkan daya saing ekspor regional, memaksa pabrik-pabrik gulung tikar, dan memicu pemutusan hubungan kerja secara masif di sektor industri.
Sayangnya, sebagian besar kontrak kakap ini dilindungi benteng hukum yang kuat hingga tahun 2035. Reformasi sistemik yang nyata menuntut pembongkaran jaminan kedaulatan yang menguntungkan elite politik. Pakistan harus segera bertransisi menuju pasar terbuka yang transparan dan kompetitif, di mana pasokan energi dibeli berdasarkan harga teraneka ragam terendah, bukan karena kedekatan koneksi politik.
