JAKARTA – Di awal 2020 lalu Presiden Jokowi bikin kejutan saat Ia menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengurusi ketahanan pangan nasional. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan banyak pihak karena Badan Pangan Nasional (BPN) sudah ditunggu kemunculannya selama hampir tujuh tahun, yakni tepat saat Presiden Jokowi menjadikannya sebagai salah satu janji tim kerja kabinetnya bila terpilih di tahun 2014 lalu.
Presiden Jokowi pernah mengatakan bila kewenangan BPN nantinya mencakup pengaturan stok pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, kualitas pangan dan penerbitan rekomendasi untuk ekspor-impor pangan.
Selain itu, BPN juga akan bertanggung jawab untuk melakukan operasi pasar. Sementara itu fungsi BPN nantinya adalah untuk menghindari tumpang tindih wewenang antar lembaga pemerintah dan kementerian terkait sebagaimana yang terjadi selama ini.
Sejauh ini, kewenangan yang direncanakan oleh Presiden Jokowi ini sudah dijalankan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian. Selama ini memang kerap terjadi simpang siur perbedaan data antara beberapa kementerian dan lembaga pemerintah, khususnya tentang stok beras. Komoditi yang satu ini memang sangat seksi karena kerap menimbulkan kericuhan antar lembaga kementerian hingga ke DPR RI.
Namun di tengah hiruk pikuk pembentukan BPN yang tak kunjung usai ini, ternyata bagi Presiden Jokowi persoalan ini sudah usai. Terbukti, hingga Maret 2021 ini pembahasan tentang BPN tidak pernah dibahas lagi. Pemerintah saat ini justru tengah gencar membangun sistem food estate di Kalimantan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Food estate ini adalah program baru yang diklaim pemerintah akan dijalankan dari 2020-2024 nanti.
Program food estate ini juga mirip dengan program pemerintah sebelumnya yang bernama “Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia”. Target kerja yang dilakukan juga sama persis dengan sebelumnya, yakni rehabilitasi lahan dengan mendukung produktivitas lahan, pemanfaatan lahan rawa dan penyediaan lahan baru.
Ditutupnya pembentukan BPN ini juga sangat terlihat saat tahun lalu Presiden Jokowi mengatakan bila tugas Menhan di era pemerintahannya tidak sebatas pertahanan negara saja, tapi juga ketahanan di bidang pangan. Apalagi penunjukan Prabowo ini juga langsung disertai dengan penunjukan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai tim pendukung.
“Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7), dikutip dari Kontan.
Padahal selama ini urusan ketahanan pangan nasional dilakukan bersama-sama oleh beberapa kementerian dan lembaga seperti Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenko Perekonomian, Kementan dan Kemendag. Apakah Presiden ingin mengurangi jumlah lembaga kementerian yang terkait dengan cadangan pangan atau Presiden ingin menjauh dari percekcokan impor serta cadangan pangan yang kerap bersinggungan dengan lima lembaga diatas?
Masih dari Istana Negara, Presiden Jokowi mengatakan harapannya yang tinggi agar pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur mendukung keputusannya tersebut.Sebagi informasi, pengembangan dua lumbung pangan nasional ini dipusatkan di dua tempat, yakni Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.
Ketahanan Pangan Nasional Indonesia Tergantung Situasi Politik?
Menambah kerja Menhan Prabowo Subianto dalam hal ketahanan pangan nasional memang mengundang banyak tanya. Pasalnya, tugas kerja seorang Menteri Pertahanan RI juga sudah cukup banyak. Salah satunya terkait dengan tapal batas.
Di era Andi Amran Sulaiman beberapa wilayah tapal batas Indonesia dijadikan sebagai lahan penanaman padi. Sehingga diketahui Indonesia sempat melakukan ekspor beras langsung ke negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darusalam. Salah satu daerah tapal batas yang dijadikan sebagai sentra penanaman padi adalah Nunukan dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Di era Pilpres ketegangan antar dua kubu pendukung yakni Jokowi – Maruf Amin dan Prabowo – Sandiaga Uno juga sempat memanas. Salah satunya adalah aksi brutal yang sempat mewarnai pesta demokrasi Tanah Air pada tanggal 22 Mei 2019 lalu jadi catatan tersendiri. Kericuhan yang pecah sehari setelah pengumuman pemenang hasil Pemilu dan Pilpres 2019 wajib diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Anto, salah satu warga yang tinggal di Kemanggisan, Jakarta Barat mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan Prabowo – Sandiaga di saat Pilpres kemarin. Ia juga mengaku sempat pulang ke kampung halamannya di Yogjakarta bersama dengan rekan-rekan sesama pendukung Prabowo – Sandiaga.
“Ya memang ada arahan untuk pulang usai pengumuman. Tapi saya sih ikut pulang karena kecewa Prabowo-Sandiaga kalah,” ungkapnya saat ditemui.
Melihat militansi para pendukung dua kubu ini, apakah Presiden Jokowi akhirnya mencari jalan tengah agar tidak terjadi konflik di masa depan?
