THE EDITOR – Kota Medan di jaman Belanda tidak pernah alami banjir karena ratusan meter drainase di kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara tersebut selalu mendapat perlakuan istimewa seperti di negara-negara Eropa pada umumnya. Diantaranya dengan pengecekan langsung pada saluran drainase kecil sepanjang 2 km serta penyemprotan dengan water canon pemadam kebakaran setiap satu bulan sekali di area drainase induk.
“Medan ketika di jaman Belanda itu di seluruh sistem drainasenya yang panjangnya lebih dari 200 km itu tiap hari ada petugas yang periksa. Sampah diangkat dari parit (dan) 1 bulan sekali drainase induk disemprot dengan water canon mobil pemadam kebakaran,” demikian kata Pengamat Lingkungan Hidup dari Universitas Sumatera Utara Yance dalam wawancara dengan Info Sumut pada 9 Desember 2025 kemarin.
Kata Yance, di masa lalu, Belanda telah mengkalkulasi pertambahan jumlah penduduk Medan hingga 2 kali lipat untuk menghitung potensi banjir do kota tersebut. Sistem tersebut diketahui bertahan selama 30 tahun, bahkan hingga tahun 1980-an.
ALIH FUNGSI RESAPAN RUSAK KOTA MEDAN
Lulusan Universitas Gadjah Mada ini juga mengatakan bila rusaknya sistem drainase serta area resapan hijau telah membawa mimpi buruk bagi Medan.
Salah satu area resapan hijau yang disoroti oleh Yance diantaranya adalah jalur hijau di Jalan Mongonsidi sekarang berubah fungsi menjadi Villa Polonia, Jalan Iskandar Muda, Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro yang seharusnya jadi kawasan pemukiman penduduk justru beralih fungsi jadi gedung perkantoran untuk perbankan, asuransi serta menjadi salah satu tempat berdirinya pusat perbelanjaan besar dengan nama Sun Plaza dan Paladium.
Kondisi ini ternyata membuat tanah harus menahan beban yang tidak semestinya karena 1000 meter luas lahan yang ada di lokasi tersebut dipaksa untuk menampung lebih dari 500 orang melalui bangunan bertingkat. Padahal, area respan air yang boleh ditempati tersebut hanya bisa dibangun 10 unit rumah saja.
“Semuanya membutuhkan air, sementara drainase tidak diubah. Disitulah jebolnya drainase bangunan Belanda,” katanya.
GUBERNUR SUMUT HARUS MAMPU KOORDINASI
Yance mengatakan bila Gubernur Sumatera Utara harus ikut campur dalam menyelesaikan persoalan banjir di Medan sebab Walikota tidak memiliki kuasa saat banjir datang dari kota-kota kabupaten lain di sekitar Medan.
“Sebab Walikota tidak punya kuasa. Walikota hanya punya kuasa di Medan,” katanya.
Yance mengatakan bila Pemprov Sumatera Utara harus mulai bersinergi untuk menangani banjir dari hulu hingga hilir.
Yance mengaku sudah pernah menangani persoalan banjir di kawasan Jawa Tengah, menurutnya, satu-satunya jalan saat ini untuk menangani banjir adalah mempelajari cara penanganan banjir dari wilayah yang sudah berhasil menangani banjir di kota mereka.
