THE EDITOR – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja di Senayan pada Kamis (4/12/2025). Ia menilai penanganan persoalan hutan belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatra, seharusnya izin semua disetop… Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalam rapat kerja seperti disiarkan Youtube TVR Parlemen seperti dikutip dari Tirto.id pad Jumat (5/12).
Usman meminta pemerintah menghentikan seluruh izin pelepasan kawasan hutan di Sumatra. Ia menekankan perlunya penjelasan teknis soal waktu dan proses penanaman ulang di wilayah yang rusak. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk desakan agar kebijakan kehutanan lebih ketat.
Legislator PKB itu juga menyinggung penerbitan izin di Tapanuli Selatan yang dianggap tidak sejalan dengan pernyataan pemerintah. Ia mempertanyakan penanganan lahan gundul yang belum menunjukkan perkembangan penanaman kembali.
“Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja… Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.
RAJA JULI SEBUT BILA IZIN JASA LINGKUNGAN DARI PRESIDEN PRABOWO
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli menegaskan tak pernah mengeluarkan izin penebangan baru selama menjabat. Ia menyebut hanya menerbitkan izin jasa lingkungan dan restorasi ekosistem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kehutanan itu memastikan tidak ada pelepasan kawasan hutan di tiga provinsi terdampak bencana.
PROFIL USMAN HUSIN
Usman Husin merupakan politikus PKB yang lahir di Rote, Nusa Tenggara Timur pada 5 Oktober 1960. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 melalui dapil NTT II seusai mengantongi 29.886 suara.
Sebagai putra daerah NTT, Usman menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Ba’a, Rote. Ia kemudian melanjutkan ke sejumlah sekolah teknik dan menengah di Kupang. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Muhammadiyah Kupang jurusan Ilmu Ekonomi.
Riwayat pendidikannya juga mencakup pelatihan di sektor pelayaran. Ia belajar Ahli Nautika Tingkat Dasar di Ditjen Perhubungan Laut. Setelah itu, ia mengikuti pendidikan Ilmu Pelayaran di Balai Diklat Ilmu Pelayaran.
Sebelum memasuki dunia politik, Usman bekerja di sektor kepelabuhanan. Ia pernah menjabat Kepala Syahbandar Pelabuhan Ba’a pada 2010. Tiga tahun kemudian ia memimpin Syahbandar Pelabuhan Labuan Bajo.
Di bidang usaha, Usman tercatat memegang jabatan direktur di beberapa perusahaan maritim. Sejumlah perusahaan tersebut bergerak dalam layanan pelayaran dan logistik. Aktivitas bisnisnya turut menambah rekam jejak profesionalnya.
Usman juga aktif dalam organisasi profesi dan kepengurusan daerah. Ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal GAPENSI serta Ketua DPW ISAA NTT. Sejak 2020, ia menjabat Wakil Ketua DPW PKB NTT.
Dalam karier politiknya di PKB, Usman duduk di Komisi IV DPR RI. Komisi ini membawahi bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Di ruang lingkup tersebut, ia turut menyuarakan isu petani, nelayan, dan tata kelola lahan.
Usman juga melaporkan harta kekayaannya pada akhir 2024 melalui LHKPN. Total kekayaannya tercatat Rp14,2 miliar yang sebagian besar berupa tanah dan bangunan. Aset lainnya berupa kendaraan, kas, dan harta bergerak lain.
Ia tumbuh dalam keluarga dengan tradisi religius yang kuat di Rote. Latar belakang tersebut turut membentuk perjalanan hidup dan kariernya.
