JAKARTA – Republik Rakyat Tiongkok (China) tidak pernah memerintah Taiwan. Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan yang mandiri. Demikian dikatakan oleh Kepala Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia John Chen dalam keterangan yang diterima redaksi The Editor beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini John katakan untuk menjawab tekanan China, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan terkait lewat Resolusi 2758 yang mengecualikan partisipasi Taiwan, dan mengarang kebohongan bahwa Taiwan adalah bagian dari China untuk mengecualikan Taiwan dari keanggotaan PBB.
“Taiwan Adalah Kekuatan Dunia Yang Ramah, PBB Seharusnya Menerima Mitra Baik Yang Berharga Ini,” ungkaan John.
Ia menjelaskan bila Sidang Umum PBBke-76 akan diselenggarakan di New York pada tanggal 14 September ini. Ia meminta seluruh kalangan dari Indonesia mendukung partisipasi Taiwan di PBB, sehingga Taiwan dan negara-negara lain di dunia dapat bekerja sama di bidang anti-pandemi global, pemulihan ekonomi dan memerangi perubahan iklim, serta berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) global yang diprakarsai oleh PBB.
Selama 60 tahun terakhir ini, lanjutnya, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Taiwan telah bekerja sangat keras untuk mencapai SDGs, termasuk kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, serta kesehatan dan kesejahteraan.
“Belakangan ini (Taiwan) lebih berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi pandemi dan pemulihan ekonomi,” ungkapnya.
Namun, masih kata John, di bawah hambatan yang tidak masuk akal dari China, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan. John juga menuding bila PBB mengarang kebohongan bahwa Taiwan adalah bagian dari China untuk mengecualikan Taiwan dari PBB.
“Komunitas internasional tidak dapat berulang kali mengutip resolusi yang tidak realistis ini karena Resolusi 2758 hanya mengatur tentang perwakilan Tiongkok di PBB, tidak menyebutkan klaim Tiongkok untuk memiliki kedaulatan atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Tiongkok untuk mewakili Taiwan dalam organisasi PBB,” ungkapnya.
Faktanya, Kata John, China tidak pernah memerintah Taiwan. Ia menjelaskan bila Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan yang mandiri. Inilah situasi saat ini di kedua sisi Selat Taiwan.
“Hanya pemerintah yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat memerintah Taiwan dan mewakili Taiwan di kancah internasional, sebagaimana semangat dasar demokrasi yang diungkapkan oleh Pancasila Indonesia,” jelasnya.
Kata John saat ini pemegang paspor Taiwan tidak diperbolehkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan. John mengungkapkan bila media-media asal Taiwan tidak diizinkan memperoleh kartu pers masuk ke lokasi wawancara di PBB.
Menurut John, China menyamakan resolusi 2758 dengan Prinsip satu China yang secara sewenang-wenang memaksakan sikap politik China di PBB. Tindakan menghalangi secara keseluruhan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Taiwan ini menurutnya secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditegaskan saat berdirinya PBB.
Taiwan Mitra Dagang Ke-10 Indonesia
Sejak penerapan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada tahun 2016, kata John, Taiwan terus mempromosikan berbagai hubungan kerja sama dengan Indonesia. John mengungkapkan bila sejak tahun 2016 kedua belah pihak telah menandatangani total 20 nota kesepahaman dan rencana kerja sama untuk terus memperdalam kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi, tenaga kerja, pertanian, pendidikan dan pelatihan, penerbangan sipil serta teknologi.
Kata John, Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-10 Indonesia dan sumber modal asing terbesar ke-9. Katanya saat ini perusahaan swasta Taiwan juga mempercepat menyelaraskan Kebijakan Baru ke Arah Selatan dari pemerintah dengan merelokasi pabrik dari Cina ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk membangun kembali rantai pasokan industri mereka, seperti Meiloon Industrial , Pegatron Technology, Kenda Rubber, Walsin Lihwa dll yang akan membantu pembangunan ekonomi Indonesia.
“Saat ini, ada lebih dari 300.000 warga Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan, dan mereka diperlakukan dengan baik, menikmati jaminan sosial dan perawatan medis yang setara dengan warga Taiwan. Juga ada lebih dari 20.000 pengusaha Taiwan di Indonesia yang telah berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, membantu pembangunan ekonomi dan sosial, hidup harmonis dengan rakyat Indonesia, dan bersama-sama berkontribusi kepada masyarakat Indonesia yang demokratis, bebas, damai dan sejahtera,” ungkapnya.
Selama satu tahun lebih terakhir ini, beber John, situasi pandemi covid-19 global cukup parah. Kata John pemerintah Taiwan dan sektor swasta terus menyumbangkan masker medis, generator oksigen, terapi oksigen beraliran tinggi (HFNC) , tabung oksigen, perlengkapan APD, dan mesin PCR otomatis kepada Indonesia melalui jalur yang berbeda-beda. Menurutnya hal ini dilakukan Taiwan sebagai upaya mendukung gerakan anti pandemi bersama staf medis garis depan di Indonesia.
“Organisasi Taiwan di Indonesia, termasuk Yayasan Tzu Chi Indonesia, Indonesia Taiwan Chambers of Commerce (ITCC), Yayasan Amal Tiga Roda, dll., juga menyumbangkan peralatan pelindung, peralatan medis dan perlengkapan bantuan, secara aktif membantu lembaga medis dalam memerangi pandemi, dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi kesulitan mereka,” klaim John.
Dalam menghadapi pandemi global, John meminta lebih banyak kerja sama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi. Ia menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB untuk memungkinkan Taiwan berintegrasi secara formal dengan komunitas internasional dan memainkan peran konstruktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh PBB
“Bersama-sama mempromosikan tujuan SDGs yang diprakarsai oleh PBB. Taiwan adalah kekuatan dunia yang ramah, PBB seharusnya menerima mitra baik yang berharga ini,” pungkasnya.
