THE EDITOR – Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang Taku Eto ditegur usai mengeluarkan pernyataan kontroversial kepada publik terkait melonjaknya harga beras di Negeri Sakura tersebut beberapa waktu belakangan ini.
Menteri Taku Eto ditegur langsung oleh Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba karena mengatakan bila sebagai seorang menteri pertanian di Jepang, Ia tidak pernah membeli beras.
Pernyataan yang Ia katakan di Kota Saga, Jepang pada Minggu kemarin membuat Perdana Menteri harus memanggilnya keesokan harinya, Senin tentang pernyataannya yang sangat kontroversial tersebut.
Japan News pada Selasa (20/5/2025) mengatakan bila Perdana Menteri Shigeru memerintahkan Menteri Taku Eto untuk mencabut pernyataannya karena dianggap tidak menghormati konsumen dan produsen beras.
Meski demikian, Ishiba mengaku tidak akan mencopot Taku Eto dari posisinya.
APA YANG DIKATAKAN TAKU ETO SEBENARNYA?
Perlu diketahui, Taku Eto dalam pidatonya di pertemuan Partai Demikrat Liberal di Kota Saga, Jepang pada Minggu kemarin mengatakan bila Ia tidak pernah membeli beras.
Selama menjabat, lanjutnya, para pendukungnya telah memberi banyak beras dalam jumlah yang sangat banyak.
“Saya punya (begitu banyak beras) sehingga saya bahkan bisa menjualnya sebagian,” kata Taku Eto saat itu.
Akibat pernyataan itu, Menteri Pertanian Jepang itu langsung menuai kritik dari partai oposisi dan pihak lain.
Mengetahui tindakannya mendapat respons negatif, Taku Eto langsung memintai maaf dan mengubah pernyataannya pada keesokan harinya, Senin.
Pernyataan yang keluar saat Ia memintai maaf juga berubah 180 derajad.
“Dalam keinginan saya untuk menekankan bahwa saya ingin (agar konsumen) membeli beras merah. Saya membuat kehebohan,” katanya meralat pernyataannya.
Ia mengaku juga sangat menyesal karena mengeluarkan pernyataan yang kontroversi.
Ia juga mengaku jika Perdana Menteri Ishiba juga memarahinya dan memerintahkan untuk melakukan pekerjaannya sebagai Menteri Pertanian dengan baik.
Meski demikian, Ia mengatakan bila Ia telah mempersiapkan diri untuk mengundurkan diri sebagai menteri sesaat sebelum tiba di kantor Perdana Menteri.
