KOREA SELATAN – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Kamis (9/5) mengatakan ia berencana untuk membentuk kementerian baru guna mengatasi “darurat nasional”.
Rencana itu ditujukan untuk mengatasi tingkat kelahiran di negara itu yang sangat rendah sementara krisis demografi yang semakin parah kini juga sudah di depan mata.
Diberitakan CNN, dalam pidato yang disiarkan televisi, Yoon mengatakan dirinya akan meminta kerja sama parlemen untuk membentuk Kementerian Penanggulangan Angka Kelahiran Rendah.
“Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran yang dapat dianggap sebagai darurat nasional,” ujarnya.
Berbicara kemudian dalam konferensi pers pertamanya sejak Agustus 2022, yang diadakan untuk menandai dua tahun masa jabatannya, Yoon mengakui pemerintahannya telah gagal dalam upayanya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.
Ia berjanji akan menggunakan sisa masa jabatannya selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan perekonomian dan mengatasi angka kelahiran rendah.
Korea Selatan mempunyai tingkat kesuburan terendah di dunia, yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita seumur hidupnya.
Angka ini hanya tercatat sebesar 0,72 pada tahun 2023 – turun dari 0,78 pada tahun sebelumnya, penurunan terbaru dalam serangkaian penurunan tahunan yang panjang.
Adapun negara-negara disebut membutuhkan tingkat kesuburan 2,1 untuk mempertahankan populasi yang stabil, tanpa adanya imigrasi.
Data ini menggarisbawahi bom waktu demografis yang dihadapi Korea Selatan dan negara-negara Asia Timur lainnya karena masyarakat mereka mengalami penuaan yang cepat hanya dalam beberapa dekade setelah industrialisasi yang pesat.
Banyak negara Eropa juga menghadapi populasi menua, namun kecepatan dan dampak perubahan tersebut dapat dimitigasi oleh imigrasi.
Sementara itu, negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China menghindari imigrasi massal untuk mengatasi penurunan populasi usia kerja.
Para ahli mengatakan alasan terjadinya pergeseran demografi di kawasan ini adalah tuntutan budaya kerja, stagnasi upah, kenaikan biaya hidup, perubahan sikap terhadap pernikahan dan kesetaraan gender, serta meningkatnya kekecewaan di kalangan generasi muda.
Akan tetapi, terlepas dari faktor ekonomi yang berperan, mengeluarkan uang untuk mengatasi masalah tersebut terbukti tidak efektif.
Pada tahun 2022, Yoon mengakui bahwa lebih dari $200 miliar telah dihabiskan untuk mencoba meningkatkan populasi selama 16 tahun terakhir.
Inisiatif-inisiatif seperti memperpanjang cuti ayah yang dibayar, menawarkan “voucher bayi” berupa uang kepada orang tua baru, dan kampanye sosial yang mendorong laki-laki untuk berkontribusi dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, sejauh ini gagal membalikkan tren tersebut.
Para ahli dan warga malah menunjuk pada beberapa masalah sosial yang mengakar – misalnya, stigma terhadap orang tua tunggal, diskriminasi terhadap hubungan non-tradisional, dan hambatan bagi pasangan sesama jenis.
Pemerintah Jepang telah mencoba cara serupa untuk mendorong pasangan agar memiliki anak, namun tidak membuahkan hasil – sehingga mendorong pemimpin negara tersebut untuk mengambil tindakan segera dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Januari 2023, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memperingatkan bahwa negara itu “di ambang tidak mampu mempertahankan fungsi sosial” karena menurunnya angka kelahiran.
Ia juga mengumumkan rencana untuk membentuk lembaga pemerintah baru yang fokus pada masalah ini.
Badan tersebut, Badan Anak dan Keluarga, diluncurkan beberapa bulan kemudian – dimaksudkan untuk mengatasi sejumlah masalah, mulai dari meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak hingga mendukung keluarga dan orang tua, menurut situs webnya.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk “mengatasi penurunan angka kelahiran” dan menciptakan masyarakat di mana orang-orang “memiliki harapan untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan mereka”, kata situs web tersebut.
