JAKARTA – Presiden Joko Widodo diduga membuat wawancara “settingan” untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang diklaim sebagai wartawan di Istana Negara.
Kompas.Com pada Kamis (29/8/2024) merilis kabar bila Presiden Jokowi dalam sepekan ini telah membuat dua kali wawancara dengan model serupa, yaitu pada tanggal 21 dan 27 Agustus 2024.
Keduanya diunggah di Youtube resmi Sekretariat Presiden dan akun Instagramnya di @jokowi.
Wawancara yang dikemas dengan bentuk ‘doorstop’ itu memang dibuat agak mirip dengan wawancara pada umumnya tapi minus mikrofon dengan logo dari media massa cetak, radio, online ataupun televisi.
Tak hanya itu, disebutkan juga bila Jokowi juga tidak melibatkan wartawan dari media massa yang biasa meliput di lingkungan Istana Negara.
Kejanggalan lain yang disoroti juga adalah tentang tidak adanya suara riuh puluhan wartawan yang umumnya akan terdengar karena berebut mengajukan pertanyaan.
“Yang ada, hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden yang mengajukan satu dua pertanyaan,” tulis media tersebut.
WARTAWAN TIDAK ADA YANG DIBERITAHU BAHWA ADA KETERANGAN PERS
Kompas juga menginformasikan bila di dua tanggal wawancara settingan itu dirilis, tidak ada satupun wartawan Istana Kepresidenan diberitahu bila Jokowi akan menyampaikan keterangan pers.
Padahal, di dua hari tersebut, wartawan dari berbagai macam media massa dikatakan berada di ruang wartawan atau pressroom istana untuk berjaga-jaga bila ada kegiatan mendadak yang melibatkan presiden dan jajarannya.
Sekedar informasi, media massa baik itu radio, televisi, koran dan online umumnya menempatkan wartawan mereka masing-masing di Istana Negara untuk meliput segala macam aktivitas kenegaraan yang terjadi di sana.
TOPIK APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PRESIDEN JOKOWI DALAM WAWANCARA SETTINGAN INI?
Wawancara yang mengundang banyak pertanyaan netijen di Instagram ini mengunggah dua topik dengan durasi pendek.
Pertama, video berdurasi 00.52 detik yang isinya tentang pandangan Jokowi atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah yang diunggah pada tanggal 21 Agustus 2024.
Kedua, video berdurasi 02.10 menit yang isinya tentang pandangan Jokowi soal aksi demonstrasi yang menolak pengesahan revisi undang-undang (UU) Pilkada oleh DPR dan tentang revisi UU Perampasan Aset.
Untuk melihat dua wawancara yang diduga settingan ini, silahkan klik link di bawah ini:
