JAKARTA – Presiden Jokowi mengatakan bila Indonesia berhasil mempertahankan lau impor selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut Ia sampaikan malam ini, Jumat (26/3) lewat Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah beberapa jam lalu.
“Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” ungkap Jokowi.
Baca: Berbeda Dengan Kemendag, Presiden Jokowi Menilai Turunnya Harga Beras Terjadi Karena Isu Impor
Namun, lanjutnya, Ia harus menyudahi prestasi besar ini karena saat ini sudah terjadi penandatanganan MoU dengan pemerintah Tailand dan Vietnam. Beras itu dijamin Presiden Jokowi belum sampai di Tanah Air. Dan kegunaannya adalah untuk berjaga-jaga saja.
“Dan saya tegaskan ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian,” katanya lagi.
Presiden Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik tahun dimulainya Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, pemerintah sendiri di periode pertama pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla telah memperbaharui cara menghitung produksi beras nasional dengan metode baru yang disebut Kerangka Sampel Area (KSA).
KSA ini diklaim akan mampu menjaga stabilitas produksi padi secara nasional. Karena metode KSA ini diklaim mampu memonitoring estimasi produksi padi secara akurat dan tepat waktu.
Metode yang menghabiskan dana penelitian hingga Rp64 Miliar ini juga diklaim pemerintah sangat minim kesalahan. Metode KSA ini juga digunakan untuk mengukur luasan panen padi, mulai dari persiapan lahan, fase vegetatif awal hingga panen. Sehingga data produksi padi dapat diperoleh secara akurat.
Jadi, metode KSA ini bisa dipakai untuk memprediksi berapa jumlah panen padi yang hendak diproduksi oleh pemerintah setiap waktu.
Metode ini ditemukan tahun 2018 lalu. Metode ini diharapkan akhiri polemik jumlah produksi beras antar lembaga dan kementerian terkait. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi karena di tahun 2021 ini polemik serupa kembali terjadi. Kementerian Pertanian mengklaim telah berhasil memrpoduksi beras sebagaimana tupoksi mereka. Namun, Kementerian Perdagangan dan Bulog mengatakan hal yang berbeda.
