BELANDA – Hampir 150 tahun berlalu sejak berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, petinggi negara itu secara resmi menyampaikan permintaan maaf.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12) meminta maaf atas keterlibatan negaranya pada zaman dahulu dalam praktik perbudakan dan perdagangan budak selama 250 tahun.
Praktik yang ia sebut sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” itu terjadi di sejumlah negara, seperti Suriname, pulau-pulau Curacao dan Aruba di Karibia, serta Indonesia.
“Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu,” ujarnya dalam pidato di depan tamu undangan di gedung Arsip Nasional di Den Haag.
“Secara anumerta kepada semua orang yang diperbudak di seluruh dunia yang menderita akibat tindakan tersebut, kepada anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki mereka, kepada semua keturunan mereka di sini saat ini,” sambungnya.
Diberitakan oleh euronews, pidato yang berlangsung selama 20 menit itu disambut hening dari para tamu undangan.
Penyampaian permintaan maaf itu menyusul sebuah laporan yang dipublikasikan tahun lalu oleh dewan penasihat yang ditunjuk pemerintah Belanda.
Di dalamnya terdapat rekomendasi untuk pengakuan dan permintaan maaf pemerintah mengenai perbudakan dan perdagangan budak dari abad ke-17.
Sebelumnya, para aktivis yang telah mengira Rutte akan menyampaikan permintaan maafnya dalam waktu dekat mendorong pria itu untuk menundanya.
Mereka meminta agar momen itu dilaksanakan pada 1 Juli tahun depan, tepat pada peringatan ke-150 tahun penghapusan perbudakan.
Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa tidak ada momen, kata-kata, serta tempat yang benar-benar tepat untuk semua orang.
“Kita yang hidup di dunia saat ini harus mengakui kejahatan perbudakan dengan sejelas mungkin, dan mengutuknya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” pungkasnya.
