27.4 C
Indonesia

Perlu Sinergi Membangun Food Estate

Must read

JAKARTA – Program food estate yang dicanangkan pemerintah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Demikian dikatakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam press release yang diterima oleh Redaksi The Editor hari ini, Rabu (18/1).

“Kesuksesan program food estate menjadi tanggung jawab bersama, bukan satu lembaga saja Kementerian Pertanian. Semua harus bahu-membahu dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengatakan bila ketahanan pangan menuntut mekanisme kerja lintas sektoral, gagasan tentang food estate menjadi relevan. 

Menurutnya, inisiatif food estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan nasional  telah dimunculkan dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024. Program food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Untuk periode 2021-2023, lanjut Bamsoet, pemerintah sudah menetapkan pembagian tugas lintas sektor. Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya. Kementerian PUPR berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi; Kemendes PDTT bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting; Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang disain dan Tata Ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

“Upaya mewujudkan food estate yang sudah dimulai di sejumlah daerah layak diapresiasi. Namun, karena tantangan pada dekade-dekade mendatang diasumsikan lebih berat akibat perubahan pola musim, Indonesia harus lebih bersungguh-sungguh, dan bekerja lebih keras mewujudkan food estate,” ungkap Bamsoet.

Berdasarkan perhitungan Bamsoet, jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 275 juta jiwa, ketahanan dan kecukupan bahan pangan harus menjadi prioritas.

Karena itulah PPHN mendorong kesungguhan pemerintah untuk merealisasikan food estate di dalam negeri, dan mengajak semua elemen masyarakat memberi perhatian serius terhadap masalah ini. 

Bamsoet mengungkapkan bila pada Maret 2022, Sekretaris Jenderal PBB harus membentuk Champions of the Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance (GCRG). Forum ini dibentuk karena dunia sedang berselimut tiga krisis sekaligus, yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

“Maka, dengan kesungguhan merealisasikan food estate, Indonesia tidak hanya sedang berupaya merespons potensi krisis bahan pangan. Bahkan Indonesia boleh berambisi mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Karena itu, food estate di dalam negeri idealnya direalisasikan dengan program yang terencana, berkelanjutan, sistematis dan inovatif. Tidak dengan saling menyalahkan satu sama lain,” kata Bamsoet.

Dikatakannya, hingga kini, ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor menjadi fakta tak terbantahkan.

Memang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa komoditas kebutuhan pokok masih diimpor. Antara lain Kedelai, Gula, Gandum, Daging Sapi. 

Di kesempatan berbeda, Direktur Peluasan dan Perlindungan Lahan Kementan Baginda Siagian mengatakan, mengelola sebuah lahan pertanian di lahan rawa ini tidak mudah.

Menurutnya banyak tantangan yang harus dihadapi mulai dari tata air mikro, serangan hama hingga cuaca.

“Lahan food estate yang sebagian besar ada di lahan rawa, tidak bisa dibandingkan dengan lahan di Jawa. Tingkat kesulitannya jauh lebih besar,” kata Baginda.

Baginda mengungkapkan, dari luasan lahan food estate sebesar 44 ribu ha yang sudah ada, hasil produksinya mencapai kisaran 4 ton.

Karena itulah, ia optimis, dengan lahan yang lebih besar, produksinya juga akan semakin meningkat.

“Kita tetap optimisme ke depan, food estate di Kalteng tetap menjadi program prioritas. Kedepan kita juga bakal menggarap lahan kita di Papua, itu harus kita jadikan lahan produksi dan itu butuh tahapan. Kita perbaiki sekarang ini tentu saja lahannya ada irigasi dan lain-lain belum tentu in-out air di situ bisa normal. Semua akan diupayakan semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha keras, petani dapat kemudahan juga manfaat lainnya dari pada lahan-lahan tersebut menjadi lahan tidur,” kata Baginda.

Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Sunarti mengatakan, food estate di Kalteng sudah berjalan tahun ketiga dan hampir memasuki tahun keempat, yang diawali di tahun 2020 dengan Program Intensifikasi di Kapuas sebanyak 20 ribu hektar dan Pulang Pisau 10 ribu hektar. 

“Intensifikasi berhasil dengan cukup baik, terbukti dari peningkatan produksi padi kita dan juga indeks pertanaman,” tandas Sunarti.

spot_img

More Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Artikel Baru