THE EDITOR – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan program Rumah bersama yang akan memperkenalkan Dashboard Kecamatan kepada seluruh Camat di Indonesia untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kepada kepala desa.
Baca Juga: Dashboard Kecamatan Bakal Percepat Pembangunan Desa. Begini Cara Kerjanya!
Peluncuran ini dilakukan serentak di 4 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang memang fokus pada pelatihan aparatur kecamatan.
Para peserta yang akan terlibat dalam pelatihan ini diantaranya camat, sekretaris camat, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesehatan dan UPT Pendidikan.
MENGAPA DASHBOARD KECAMATAN HARUS DILUNCURKAN?
Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Amran, MT mengatakan selama ini belanda desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak berkualitas.
Dimana, sebagian besar dana di desa dipakai untuk biaya administrasi dan infrastruktur saja. Sementara itu program pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih rendah.
“Belanja untuk pembangunan SDM, Pemberdayaan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan masih tergolong rendah, sehingga dampak dari belanja tersebut masih sulit untuk dirasakan,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima oleh Redaksi The Editor beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, kata Amran, camat harus menjadi penghubung antara aparat desa dan pemerintah kabupaten agar program-program yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan target dan kebutuhan bersama di masing-masing desa, khususnya di bidang belanja desa.
Ia menjelaskan bila Dashboard Kecamatan berbasis website ini perlu diajarkan kepada Camat agar tahu cara menganalisa capaian dasar desa yang dirumuskan dalam bentuk agenda kerja yang terpadu.
Agenda terpadu ini akan berada di dalam sebuah wadah yang bernama Rumah Bersama yang anggotanya terdiri dari aparat desa dan aparat kabupaten serta camat.
Program P3PD yang satu ini akan fokus pada layanan dasar untuk masyarakat khususnya pada urusan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, sosial dan kependudukan.
PROGRAM P3PD AKAN BANTU KINERJA BUPATI DAN WALIKOTA
Amran mengatakan bila kehebatan lain dari program Dashboard Kecamatan ini adalah mengoptimalisasi peran bupati dan walikota terpilih.
Mereka, para bupati dan walikota akan semakin mudah dan cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaaan melalui pelatihan P3PD khusus untuk para camat.
Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mendapat tugas untuk memberikan pelatihan kepada pemerintah daerah dalam hal ini di tingkat kecamatan.
Tugas lembaga ini masuk dalam salah satu program P3PD yang harus dicapai khususnya dalam bidang pengawasaan penggunaan belanja desa oleh aparat.
Ada lima kementerian yang dimandatkan untuk menjalankan program ini, yaitu KemendesaPDT, Kemendagri, KemenkoPMK, Kemenkeu, dan Bappenas.
Untuk pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dilakukan oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Kemendes-PDTT) menargetkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendamping desa dan lokal desa.
Sebagai model ini disiapkan sekolah lapangan desa, desa digital dan duta-duta digital di desa.
