JAKARTA – Pemerintah seharusnya konsisten dalam menentukan aturan main mudik selama perayaan Lebaran tahun 2021 ini.
Demikian dikatakan oleh Demikian dikatakan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira saat berbincang dengan redaksi The Editor pada Selasa (11/5) pagi.
“Sebaiknya ada konsistensi antara kebijakan mudik dengan kedatangan warga negara asing ke Indonesia,” ujar Bhima.
Karena, lanjutnya, akibat ketidak konsistenan pemerintah, terjadi kebingungan yang mengakibatkan meningkatnya kecemburuan sosial di masyarakat. Warga negara asing (WNA) seharusnya juga tidak diizinkan masuk ke Tanah Air bila aturan mainnya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Untuk pelaku ekonomi yang menahan diri untuk tidak mudik misalnya. Menurutnya, pemerintah harus berterima kasih kepada pemilik warung dan penjual makanan yang ikut aturan tidak mudik ketimbang memberi ruang untuk warga asing dan pejabat yang ingin datang ke Indonesia saat Lebaran karena tengah mengerjakan proyek.
“Efek dari inkonsistensi kebijakan menimbulkan kebingungan di masyarakat dan petugas di lapangan. Kecemburuan sosial pun naik karena WNA bisa masuk dengan alasan mengerjakan proyek, sementara banyak warung harus merugi karena pelarangan mudik padahal sama sama aktivitas ekonomi,” jelasnya.
“Seakan ada pilih kasih dari pemerintah antara pengusaha lokal dengan asing,” tambahnya lagi.
Misalnya, masih kata Bhima, investasi asal China di Indonesia nilainya 1 miliar usd di kuartal I 2021 atau setara Rp14,2 triliun. Padahal kerugian PDB dari pelarangan mudik di sektor transportasi dan pergudangan hilang Rp89 triliun di kuartal ke II 2020 lalu,
“Itu belum termasuk sektor makanan minuman dan retail yang anjlok,” ungkap Bhima.
Artinya demi menyelamatkan investasi China yang 14,1 triliun tapi pemerintah diskriminatif terhadap kerugian di sektor yang lainnya. Ini kan ga adil dan justru merugikan ekonomi secara total.
Sebagaimana diketahui, 157 warga asing asal China tiba di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng pada Sabtu (11/5). Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia mengatakan para WNA ini sudah memenuhi aturan keimigrasian.
