JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM (bahan bakar minyak) jangan sampai menyasar masyarakat menengah ke bawah.
Demikian dikatakan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang meminta agar pemerintah menemukan model distribusi BBM bersubsidi sehingga memastikan subsidi dapat tepat sasaran, tepat volume dan tidak mengalami kebocoran anggaran subsidi.
“Kelas menengah yang menuju bawah itu sejatinya juga rentan miskin dan bahkan miskin. Karena inflasi sudah menggerus daya beli mereka. Ini terbukti dari kontraksi angka PPN yang mengalami penurunan tajam. Itu artinya daya beli masyarakat menurun, atau dari rentan miskin telah menjadi miskin,” tandas LaNyalla dalam keterangan yang diterima oleh Redaksi The Editor pada Rabu (10/5).
Perlu diketahui, data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan PPN DN pada semester I-2024 tercatat Rp 193,06 triliun.
Angka ini anjlok Rp23,9 triliun atau 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Data Kemenkeu juga mencatat ini bila ini kali pertama PPN DN mengalami kontraksi sejak semester I-2020 atau empat tahun terakhir.
Baca Juga: 60 Persen Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya
Ironisnya, kontraksi justru terjadi saat Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.
“Sehingga harus ditemukan model atau pola yang menjamin bahwa pembatasan subsidi BBM dan LPG harus benar-benar tepat sasaran. Terutama untuk di daerah-daerah. Termasuk tata kelola distribusi dari Pertamina sendiri yang harus terus diperbaiki di tingkat kebocoran dan kehilangan minyak dan LPG,” urai mantan Ketua KADIN Jatim tersebut.
Rencana pembatasan subsidi BBM mencuat setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Luhut menilai selama ini banyak orang yang tidak berhak menerima subsidi, tapi menikmati bantuan pemerintah.
Akibatnya beban fiskal negara terus bertambah dan tidak menguntungkan bagi kepentingan pembangunan.
“Sehingga hal itu harus dikoreksi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM subsidi.
Begitu pula dengan subsidi gas melon yang disalahgunakan. Febrio merinci 57,9 persen pengguna LPG 3 kg adalah orang-orang mampu, bukan keluarga miskin.
