JAKARTA – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam janji politiknya di ajang Pilpres 2024 kemarin mengaku optimis mampu membangun 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat Indonesia.
Janji politik ini dibuat dengan rincian dimana 3 juta rumah tersebut akan dibangun sebanyak 1 juta unit di kawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 2 juta unit lainnya akan dibangun di kawasan pedesaaan dengan pembagian 1 juta di wilayah pesisir dan 1 juta lainnya di kawasan desa.
KEMENTERIAN KHUSUS UNTUK URUSAN PERUMAHAN
Terkait janji politik tersebut, para pengembang di Indonesia langsung mengambil kesempatan dengan meminta pemerintah agar kembali membentuk kementerian perumahan yang khusus memahami persoalan perumahan.
Karena menurut mereka, selama ini pemerintah dinilai kurang fokus dalam menyelesaikan persoalan dan isu perumahan yang mencakup kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.
Tak hanya itu, para pengembang di Jakarta juga meminta agar pemerintah ikut campur dalam mengendalikan harga tanah di wilayah perkotaan yang harganya semakin tinggi. Termasuk di dalamnya adalah membantu pengembang dalam mengurus perizinan.
Dalam diskusi yang diadakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat yang diadakan di hotel Novotel Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (20/8/2024), para pengembang mengatakan bila kementerian khusus perumahan ini nantinya akan membantu para pengembang untuk membuat skema baru tentang pembiayaan rumah, mengurus perizinan agar menjadi lebih mudah dan membantu memahami kebutuhan masyarakat akan rumah.
KEMENTERIAN PUPR ABAIKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN RUMAH
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Hari Ganie mengatakan bila selama ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengabaikan urusan perumahan untuk rakyat karena beban kerja di bidang infrastruktur yang mereka tanggung dianggap sudah sangat banyak.
“Sejauh ini kami masih melihat adanya koordinasi kurang baik terkait urusan di sektor properti terutama perumahan baik dari sisi perizinan, pembiayaan, perpajakan dan lain-lain. Oleh karena itu memang dibutuhkan satu kelembagaan yang kuat dan fokus,” kata Ganie seperti dikutip dari Detik pada Sabtu (22/7/2024).
Tak hanya itu, Kementerian PUPR dianggap juga sangat lemah dalam urusan perumahan.
Salah satunya adalah dengan mengabaikan kebutuhan masyarakat akan rumah yang saat ini diperkirakan oleh para pengembang telah mencapai 13 juta unit.
TARGET 1 JUTA RUMAH ALA PRESIDEN JOKOWI BARU TEMBUS 617.622 UNIT SAJA
Sementara itu, Kementerian PUPR mengatakan bila hingga Juli 2024 kemarin, pihaknya baru berhasil membangun 617.622 unit rumah atau 59,23 persen dari target nasional yang disusun Presiden Jokowi dalam janji politiknya yakni 1 juta unit.
“Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 atau 59.23 persen dari total target nasional,” ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto seperti dikutip dari Antara pada Minggu (18/8/2024).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mencanangkan program 1 juta rumah ini sejak 29 April 2015 lalu di Jawa Tengah.
Dikatakan Iwan bila dari 617.622 unit rumah, 484.119 unit diantaranya diklaim dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 133.503 unit lainnya dibangun untuk Non MBR.
