THE EDITOR – Terpilihnya nama Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dipertanyakan oleh internal kadin sendiri.
Dari hasil penyelidikan Redaksi The Editor, internal Kadin yang beranggotakan para pengusaha Indonesia mempertanyakan alasan mengapa nama Anindya terpilih sebagai Ketum Kadin.
“Makin seraaaam,” kata salah satu pengusaha anggota Kadin yang enggan disebutkan namanya kepada The Editor pada Senin (16/9/2024).
Menurutnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi salah satu aktor dibalik terpilihnya nama Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin.
Pasalnya, Ketum Kadin sebelumnya, Arsjad Rasjid masih memiliki masa kepemimpinan hingga 2026 mendatang.
“Gila juga ya (Menteri) Bahlil, Kadin sampai di cawe-cawe” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Bahlil saat ini telah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).
Dalam sebuah video ekslusive yang ditayangkan oleh TV ONE, tampak bila beberapa anggota Kadin yang tengah mengadakan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) saling bersalaman karena nama Anindya Bakrie sudah dipilih oleh para anggota yang hadir sebagai Ketum Kadin. Dan, anggota-anggota Kadin yang hadir juga dikatakan berasal dari Partai Golkar.
TV ONE sendiri adalah media yang dimiliki oleh pengusaha Aburizal Bakrie, ayah dari Anindya. Dan, tayangan video tersebut diunggah juga di Youtube pada Sabtu, 14 September 2024.
Aburizal Bakrie saat ini menjadi salah satu anggota Dewan Pembina Partai Golkar.
ISTANA NEGARA KABARNYA LEPAS TANGAN
Surat penolakan Munaslub dari Kadin yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid menjadi jawaban atas kisruh yang tengah terjadi.
Bahkan, Presiden Joko Widodo saja diam dari Istana Negara dengan mengatakan bila internal Kadin bukan urusan yang harus ia selesaikan sebagai kepala negara.
“tidak ada cawe-cawe dari presiden. Itu Urusan internal Kadin,” ungkap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana seperti dilansir dari Viva.co.id pada Senin (16/9/2024).
Sampai saat ini, lanjutnya, pihak Istana dan Kementerian Hukum dan HAM belum menerima surat apapun soal pemilihan Ketum Kadin.
Meski demikian, Ari mengatakan bila Presiden Jokowi menghormati keputusan Kadin selaku lembaga independen.
