THE EDITOR – Pelatihan P3PD membuat Kepala Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Wiwin Ardiansyah berhasil menyelesaikan persoalan batas desa yang tidak pernah mampu ia selesaikan selama bertahun-tahun ini.
Dalam pertemuan dengan The Editor pada acara Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2024 di Gedung Ksirarnawa, Sanur, Bali pada Selasa (7/10/2024), Wiwin menjelaskan bila akhirnya ia memahami bagaimana menyelesaikan persoalan batas desa yang melibatkan banyak pihak, termasuk juga tentang penyusunan dana desa.
“Desa kami desa baru. Jadi, peralihan dari desa lama ke desa baru otomatis batas desanya belum jelas. Tapi lewat pelatihan P3PD jadi tahu caranya menyelesaikan persoalan batas desa,” ungkapnya.
APA ITU P3PD?
P3PD adalah singkatan dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
Pelatihan ini diberikan agar aparat desa mampu mendorong efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa dan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarahkan pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa.
APA YANG DIPELAJARI OLEH WIWIN DARI PELATIHAN P3PD AGAR PERSOALAN BATAS DESA DAPAT DISELESAIKAN?
Selama ini, kata Wiwin, ia merasa sangat kesulitan menyelesaikan persoalan batas desa karena aturan adat desa yang tidak bisa dikesampingkan.
Adat desa tersebut, katanya, mengikutsertakan kepemilikan atas sungai yang mengalir di Desa Lubuk Lawas.
Dari pelatihan P3PD, Wiwin mengaku akhirnya memahami cara mudah menyelesaikan persoalan adat desa dengan menggunakan koordinat yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
Dengan sistem koordinat ini, ia juga bisa mencegah agar tidak terjadi konflik saat penentuan batas desa.
“Kita diajari berkoordinasi dengan aparat desa lain. Biasanya kan mudah terjadi gesekan bila tidak tahu sistemnya,” jelasnya lagi.
Usai mengikuti pelatihan P3PD di akhir tahun 2023, Wiwin ternyata langsung menemui desa-desa yang berbatasan dengan desa tempat ia tinggal.
Salah satunya yang ia datangi adalah Kepala Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Sebagai informasi, Desa Lubuk Lawas berbatasan dengan di sebelah Utara dengan Desa Tanjung Bojo, di sebelah Timur dengan Desa Taman Raja, di sebelah Selatan dengan Desa Lubuk Bernai dan sebelah Barat dengan Desa Suban.
Desa Lubuk Lawas memiliki luas 76 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 578 orang.
Wiwin mengatakan sejak menjabat di tahun 2019, ia tidak pernah membuat penanda batas desa yang jelas dan terukur antara desa ia tinggal dan Desa Lubuk Bernai.
Sampai akhirnya, pelatihan P3PD membawakan pemikiran baru baginya.
“Kami menemui tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama di Desa Lubuk Bernai,” katanya.
Hampir 2 bulan Wiwin menemui tokoh-tokoh adat Desa Lubuk Bernai agar kedua desa dapat memahami koordinat batas desa masing-masing.
Cara ini katanya ia pelajari saat pelatihan P3PD agar meminimalisir konflik yang rentan sekali terjadi, terutama saat penduduk desa sudah tinggal ratusan tahun di lokasi tersebut.
“Kami datang ke lokasi hampir setiap hari. Saat ditemui mereka bilang sudah tinggal di desa tersebut sejak nenek moyang mereka, kuburannya juga di sini, dan nenek moyang mereka ada menanam (tumbuhan) di sini. itu yang berat,” ungkapnya.
Namun akhirnya, melalui musyawarah, persoalan adat istiadat di desa tempat ia tinggal serta desa-desa yang berbatasan dengannya selesai, dan bahkan menemukan fakta sejarah baru bahwa penduduk mereka masih satu nenek moyang.
DESA HARUS MELEK TEKNOLOGI
(FOTO: Elitha Evinora Beru Tarigan/THE EDITOR)
Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P Bolombo mengaku senang dengan progres yang terjadi usai aparat desa menerima pelatihan P3PD.
Karena, tujuan awal dari pelatihan ini adalah untuk menghasilkan kepemimpinan dari tingkat desa yang berhasil mensejahterakan masyarakatnya sendiri.
“Kalau desa itu menyala (berhasil) maka daerah itu akan menyala,” ungkapnya.
Selama ini, lanjutnya, pemerintah desa masih belum menyadari kalau mereka adalah bagian dari pemerintah secara nasional.
Akibatnya, aparat desa tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan program kerja nasional yang dibuat oleh pemerintah.
Bila pemerintahan desa berhasil membangun dirinya seperti pemerintahan daerah, La Ode yakin kedepannya setiap desa akan mampu menghadapi pembangunan bersistem digital.
