THE EDITOR – Dana desa sangat dibutuhkan untuk mendukung perubahan iklim. Sebagaimana diketahui, dampak negatif dari perubahan iklim adalah timbulnya bencana yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan bertambahnya angka kemiskinan.
The Editor melakukan penelusuran untuk mengetahui fakta ini. Ternyata, dari data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, diketahui bila 75% bencana yang terjadi di Indonesia berasal dari perubahan iklim yang menyebabkan banjir, ombak ekstrem, angin panas dan cuaca buruk.
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta mengatakan bila kerugian yang terjadi akibat bencana alam setiap tahunnya mencapai anggaran Rp20-50 Triliun.
“Di Indonesia bencana alam menimbulkan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Satu dari 10 penduduk Indonesia rentan jatuh miskin akibat bencana,” katanya beberapa waktu lalu.
BAGAIMANA CARA MENCEGAH KEMISKINAN DAN BENCANA ALAM LEWAT DANA DESA?
Jaka menjelaskan bila selama ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp8-12 juta per desa untuk mendukung penanganan perubahan iklim.
Anggaran ini dipakai untuk berbagai macam kegiatan, seperti normalisasi sungai, irigasi dan pembangunan saluran air, pembangunan energi alternatif dan terbarukan serta pengelolaan sampah dan limbah.
Namus, kata Jaka, saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengintervensi dana desa yang khusus dipakai untuk mengatasi perubahan iklim.
Diantaranya, belum dimasukkannya tingkat resiko dampak perubahan iklim sampai ke level desa-desa, data keberpihakan desa terhadap aksi mitigasi dan adaptasi iklim belum ada, kodefisikasi dari kementerian dalam negeri untuk kepentingan forması pengalokasian dana desa dan minimnya data administrasi wilayah pedesaan juga belum lengkap.
Untuk itu, Jaka mengatakan bila kementerian keuangan saat ini memantau pemetaan dana desa yang diterima oleh aparat.
Katanya, tujuan dari pemetaan ini adalah untuk menyusun klasifikasi desa-desa mana saja di Indonesia yang rentan terhadap perubahan iklim.
Dengan metode pemetaan di atas, Jaka optimis kedepannya alokasi dana desa khusus untuk mencegah bencana alam dapat diketahui dengan baik. Salah satunya melalui aplikasi yang dapat di akses hingga level desa bernama Siskeudes.
Lewat aplikasi ini, lanjutnya, kementerian keuangan dapat melihat penyebaran dana desa di masing-masing desa serta memantau penggunaannya secara rinci karena dana desa langsung dikirimkan ke kas-kas desa.
Sistem ini, menurut Jaka menjadi metode paling tepat agar dana tersebut dapat digunakan langsung oleh masyarakat di tingkat paling bawah, termasuk untuk penanganan perubahan iklim.
Masing-masing pemerintah daerah, lanjutnya, akan mencatat pemasukan tersebut sebagai pendapatan dan belanja.
Sementara itu, pemerintah pusat dapat memonitoring penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana secara online.
SIAPA SAJA YANG AKAN MEMANTAU PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BENCANA ALAM INI?
Jaka menjelaskan bila lembaga negara akan ikut memperhatikan bagaimana cara masing-masing desa menggunakan anggaran pencegahan bencana alam secara online.
Diantaranya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kementerian keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Pemerintahan Desa dan Desa.
