THE EDITOR – Walikota Makassar Danny Pomanto mempersiapkan shelter untuk ibu dan anak yang kurang mampu bernama Jagai Anakta.
Shelter ini khusus dibuat agar pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terpenuhi. Untuk mendukung tujuan tersebut, Kota Makassar telah menginisiasi berbagai layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak).
Unit ini menyediakan pendampingan terhadap korban serta layanan konseling khusus untuk memberikan Rumah Aman kepads perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
“Tempat itu akan menjadi solusi bagi perempuan dalam mencari jalan keluar,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Indira Yusuf Ismail kepada The Editor beberapa waktu lalu.
Indira membeberkan bila selama bertugas sebagai Ketua PKK Kota Makassar, ia menemukan kenyataan bila pernikahan usia dini masih jadi salah satu persoalan yang harus dituntaskan oleh pemerintah.
Pernikahan usia dini di Makassar, lanjutnya, umum terjadi di kalangan perempuan dari kelas menengah ke bawah. Dan, pernikahan ini terjadi bukan karena paksaan, namun, tetap saja memberikan kerugian pada pihak perempuan.
“Kalau pernikahan dini barangkali bulan madunya 1 bulan. Syukur kalau satu bulan, kalau seandainya (ada bulan madu), sudah (timbul) masalah (duluan). Jadi, dalam menyelesaikan persoalan ini, perempuan ada yang berpikiran pendek, ada juga yang panjang. Jadi, kita edukasi,” katanya.
Salah satu cara yang Indira lakukan agar bisa berperan dalam mendorong kesejahteraan perempuan dan anak adalah dengan mendirikan shelter yang khusus menyediakan lembaga bantuan hukum dan konseling.
Kata Indira, ia meminta pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan agar menyediakan shelter semacam itu di setiap kecamatan di kota tempat ia tinggal.
“Tempat itu akan menjadi solusi bagi perempuan dalam mencari jalan keluar,” katanya.
BAGAIMANA CARA KERJA SHELTER INI?
Indira Yusuf Ismail mengunjungi warganya yang sakit (FOTO: Humas Pemda Kota Makassar/THE EDITOR)
Indira Yusuf Ismail mengunjungi warganya yang sakit (FOTO: Humas Pemda Kota Makassar/THE EDITOR)
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Makassar Achi Soleman mengatakan berperan sebagai tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan perempuan dan anak, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pendampingan terhadap mereka.
“Shelter warga sebagai perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Menyediakan perlindungan fisik, psikologis, layanan konseling, bantuan hukum, dan pendampingan atau mediasi” jelasnya.
Menurut Achi, program Jagai Anakta sudah berhasil, terbukti Makassar disabet penghargaan sebagai Kota Layak Anak di tahun 2022 dan 2023 dari Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Kami berkomitmen Makassar kembali menjadi Kota Layak Anak dengan upaya kami meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan,” ungkapnya.
Saat ini terdapat 80 shelter serupa yang tersebar di 30 kelurahan kota Makassar. Shelter juga sengaja dibangun di tengah pemukiman agar dapat menyasar langsung kepada yang membutuhkan dan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender.
BAHAGIA KARENA ADA SHELTER
Kasma (40), warga desa Pattingalloang di pinggiran Kota Makassar merasa lega saat tau bahwa Shelter Warga Pattingalloang, yang memberikan perlindungan dan dukungan bagi warga – khususnya perempuan dan anak-anak – yang terlibat perselisihan atau menjadi sasaran aneka bentuk kekerasan lainnya.
“Awalnya saya takut dan malu untuk melapor,” aku Kasma. “Namun saya memutuskan untuk meminta pertolongan ke shelter warga karena saya tidak mau kelak jika anak perempuan saya diam saat mengalami hal serupa, dan saya tidak mau anak lelaki saya memperlakukan istri dan anak-anaknya hal yang sama suatu saat nanti,” kata Kasma sebagaimana dirilis oleh unicef.org beberapa waktu lalu.
Usai menerima laporan, pihak shelter menyarankan Kasma untuk mengumpulkan bukti-bukti, adapun shelter berkoordinasi dengan pihak terkait. Berkat gerak cepat pihak selter serta dukungan semua pihak, suaminya berhasil masuk bui.
Pattingalloang merupakan salah satu dari 20 desa dan kelurahan di Sulawesi Selatan yang memiliki shelter serupa.
Pada tahun 2023, petugas di seluruh shelter – umumnya warga sekitar – dilatih oleh UNICEF untuk turut serta membantu upaya pencegahan pelecehan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring, perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender.
Petugas yang telah dilatih, diberi tugas untuk berbagi pengetahuan yang telah mereka dapatkan kepada sedikitnya 300 warga di desa dan keluarahan, melalui sesi berbagi bersama orang tua/pengasuh, guru, anak-anak dan lainnya.
Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk shelter itu melalui dukungan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum anak dan pemerintah tingkat desa.
