JAKARTA – Netizen Indonesia belum lama ini dihebohkan dengan kabar rencana pemungutan “iuran pariwisata” melalui tiket pesawat.
Kabar tersebut disuarakan oleh seorang pemerhati penerbangan bernama Alvin Lie melalui akun X-nya, @alvinlie, pada Sabtu (20/4).
Dalam sebuah unggahan, Alvin menyebut bahwa pemerintah akan menitip upaya pemungutan iuran pariwisata melalui harga tiket pesawat.
Lalu, konsumen disebutnya hanya akan mengetahui kenaikan harga tanpa mengetahui bahwa kenaikan tersebut tidak akan menguntungkan maskapai.
“Ada menteri yang gemar teriak bahwa harga tiket pesawat mahal, menghambat pariwisata,” tulisnya.
“Sekarang pemerintah malah akan bebankan iuran pariwisata untuk dititipkan pada harga tiket pesawat. Konsumen taunya harga tiket yang naik, padahal uangnya bukan ke airline. Piye tho iki?” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membenarkan adanya rencana terkait iuran pariwisata.
Ia mengatakan bahwa iuran tersebut telah dibahas pemerintah dalam rapat yang membahas dana pariwisata berkelanjutan.
Meskipun begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan rencana tersebut. Pasalnya, belum ada keputusan yang dihasilkan sejauh ini.
“Per hari ini jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi,” ujarnya dalam jumpa pers yang digelar secara daring, Senin (22/4).
Sandiaga menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam proses pengkajian, dan pemerintah masih mendengarkan masukan dari masyarakat.
Ia juga menjamin bahwa kajian yang dilakukan lintas kementerian/lembaga memperhitungkan sejumlah opsi untuk pengumpulan dana pariwisata ke depannya.
“Tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal. Kita tidak akan menambah beban, tapi kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sandiaga berjanji akan memberitahukan publik terkait kebijakan ini secara transparan jika pungutan dana pariwisata resmi diberlakukan.
Pengelolaan dana nantinya pun, katanya, akan dilakukan dengan penuh transparansi dan diwajibkan menyertai laporan.
