JAKARTA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan segera menggelar pemungutan suara mengenai permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Kabar tersebut diberitakan AFP yang mengutip sejumlah sumber diplomatik, menyebut bahwa pemungutan suara akan dilakukan pada Kamis (18/4) waktu setempat.
Pemungutan suara ini menyusul pengajuan kembali permohonan keanggotaan penuh di PBB oleh Palestina pada awal bulan lalu, di tengah gempuran militer Israel di wilayah Gaza.
Palestina, yang berstatus negara pengamat di PBB sejak tahun 2012, telah berulang kali mengupayakan status keanggotaan penuh tersebut.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour sebelumnya mengatakan pihaknya tengah mencari izin masuk, menyebut hal itu adalah “hak alami dan hukum kami”.
PBB melalui Sidang Umum dapat menerima negara anggota baru dengan dua pertiga suara mayoritas, tetapi harus mendapat rekomendasi Dewan Keamanan terlebih dahulu.
Blok regional Arab Group pada Selasa (16/4) mengeluarkan pernyataan yang menegaskan dukungan teguh terhadap pengajuan Palestina.
“Keanggotaan di PBB adalah langkah penting ke arah yang benar menuju resolusi adil dan abadi atas permasalahan Palestina sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” kata mereka.
Aljazair yang merupakan anggota tidak tetap DK PBB juga merancang resolusi yang merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB agar Negara Palestina diterima menjadi anggota.
Pemungutan suara pada Kamis akan bertepatan dengan pertemuan DK PBB yang dijadwalkan membahas situasi di Gaza, diperkirakan akan dihadiri para menteri dari beberapa negara Arab.
Menurut Palestina, 137 dari 193 negara anggota PBB mengakui negara Palestina sehingga meningkatkan harapan bahwa pengajuan mereka akan didukung di Sidang Umum.
Akan tetapi, upaya itu berhadapan dengan rintangan besar karena Amerika Serikat, yang merupakan sekutu terdekat Israel, dapat menggunakan hak vetonya untuk menutup rekomendasi DK PBB.
Amerika Serikat beralasan, mereka mendukung pembentukan negara Palestina jika terjadi setelah perundingan dengan Israel, juga mengacu ke UU Amerika yang mengharuskan pemotongan dana PBB jika langkah tersebut dilakukan tanpa perjanjian bilateral.
