JAKARTA – Puluhan tahun sudah berlalu, namun isu bila Presiden Republik Indonesia harus berasal dari keluarga dengan trah Jawa. Isu ini tentu sangat bertentangan dengan semboyan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman harusnya membawa kebersamaan, bukan sebaliknya. Apa peran NU disana?
NU dengan 90 juta anggotanya memiliki nilai suara yang sangat seksi saat Pilpres berlangsung. Seandainya keseksian itu tidak hanya berlaku dikala Pemilu berlangung. Harapan bangsa Indonesia seharusnya bisa diemban oleh organisasi ini.
Dalam catatan redaksi, NU memiliki andil yang besar dalam memilih dan menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden RI. Bahkan di putaran Pilpres tahun 2019 lalu sangat jelas terlihat saat Maaruf Amin selaku anggota NU bisa dilantik di usianya yang tak lagi muda, yakni 76 tahun.
Dengan kata lain, NU seharusnya bisa merangkum keberagaman Tanah Air ini lewat NU itu sendiri. Redaksi menilai, bila NU mengusung keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka besar kemungkinan di putaran Pilpres berikutnya seluruh anak bangsa dari berbagai macam pulau di Indonesia bisa mencalonkan diri mereka sebagai Presiden Republik Indonesia. Ingat, Indonesia sendiri memiliki lebih dari 16.056 pulau sebagaimana yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Salah satu cara mudah bagi NU untuk bisa menjadi roda penggerak demokrasi adalah dengan mengizinkan dirinya dipimpin oleh seorang kiayi non Jawa. Sejak berdiri tahun 1926, NU selalu memilih ketua umum dari tanah Jawa. Mereka diantaranya adalah Hasan Gipo, Idham Chalid, Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi dan Said Aqil Siradj. Mereka adalah cendikiawan muslim yang tidak perlu lagi dipertanyakan kiprahnya di Tanah Air. Kemudian apa keuntungan NU bila memilih ketua umum dari ranah non Jawa?
Menyuguhkan perbedaan yang sesungguhnya kepada seluruh anggota NU adalah jalan menuju demokrasi yang terbuka. Bila seluruh anggota NU memiliki jiwa demokrasi yang besar, apa yang tidak mungkin? Selama ini NU selalu jadi bahan pembicaraan disaat Pilpres. Bukan tak mungkin suatu saat nanti NU sendiri bisa mengusung calon presiden non Jawa untuk pertama kalinya. Siapa lagi yang akan mempertanyakan kebhinnekaan NU? Siapa lagi yang berani mengkaitkan NU dengan organisasi Islam garis keras? Jawabnya tidak ada karena NU berhasil memulai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Indonesia yang mengusung semboyan “Berbeda-beda tapi tetap satu jua,”.
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla pernah berkelakar bahwa dibutuhkan waktu 100 tahun lagi bagi Indonesia untuk memiliki presiden dari luar Jawa. Kelakar Jusuf Kalla ini sangat menyentil para politisi dan pemilih tertentu yang doyan memilih presiden atas dasar kesamaan etnis dan budaya. Ia dengan tegas menyebutkan bahwa 60 persen pemilih saat Pilpres berasal dari Jawa. Dan kembali dengan tegas meyakini dirinya akan terpilih jadi presiden bila terdapat republik di Indonesia Timur. Sayangnya tidak ada republik di Indonesia bagian Timur.
Bagaimana dengan NU? Apakah NU hanyalah organisasi yang keanggotannya berasal dari Jawa saja? Atau pertanyaan lain, apakah NU akan membiarkan dirinya hanya bercokol di Pulau Jawa saja?
Tujuan diberdirikannya organisasi NU salah satunya adalah meningkatkan persatuan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Dari sana bisa diketahui bila hanya organisasi NU yang siap memulai kebhinekaan ini tanpa perlu menciptakan kerusuhan.
90 juta warga NU yang memiliki cakrawala berpikir yang demokratis dan terbuka pada perbedaan adalah impian seluruh cendikiawan muslim muda non Jawa di Indonesia. Sekarang pertanyannya adalah, apakah NU mau menggunakan kesempatan untuk besar dan terhormat sebagaimana cita-cita pendahulunya?
