JAKARTA – “Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan minus 2,5{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}. Sebulan kemudian, Bank Dunia menyampaikan, pertumbuhannya minus 5{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc},” demikian cuitan Presiden Joko Widodo lewat akun Twiternya @Jokowi tentang pertumbuhan ekonomi dunia saat ini.
Masih lewat akun media sosialnya, Jokowi mengatakan bahwa tiga pekan sebelumnya Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan terpuruk ke angka minus 6{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}
“Bagaimana pun, kita terus berjuang menyelesaikan soal Covid-19 dan ekonomi di negara kita,” jelasnya.
Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Kerja Sama Pulihkan Ekonomi Pasca Pandemi
Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dipilih untuk memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan terbaru yang menjadi bagian dalam program PEN adalah terkait pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Pemerintah melalui APBN di Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar 695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar 23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar 5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar 8,7 Triliun. Untuk penyediaan fasilitas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar 10 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar 12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun.
Untuk DKI Jakarta, lanjut Sri Mulyani, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya PAD dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar 4,5 triliun (tahun 2020) dan 8 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.
Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar 1,904 triliun (tahun 2020) dan 2,098 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan), Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota), Perumahan MBR (Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).
Viability Gap Fund Proyek KPBU Legok Nangka
Proyek Pengelolaan Persampahan Legok Nangka menjadi proyek pertama di sektor persampahan yang mendapat dukungan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Viability Gap Fund (VGF). Dukungan fiskal dari Pemerintah ini bersifat finansial berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi, namun belum memiliki kelayakan finansial.
Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Di kesempatan yang sama, pemerintah juga melakukan penandatanganan MoU penempatan dana di BPD yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto bersama perwakilan 4 BPD yang terpilih sebagai Bank Umum Mitra dalam Penempatan Uang Negara. Penandatangan ini merupakan kelanjutan dari program penempatan uang negara yang telah dilakukan kepada Bank Himbara pada tahap 1. Ke-empat BPD tersebut adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta BPD Jawa Tengah. Saat ini, beberapa BPD lainnya sedang dalam tahap kajian.
Pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana Sri Mulyani harapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi daerah dari sisi supply side, di mana pengusaha daerah mendapatkan pinjaman murah dari BPD, dan demand side di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih untuk membeli produk lokal daerah.
“Hari ini saya juga senang, kita melihat bahwa dengan hal ini saya berharap seluruh APBN kita akan bisa bekerja penuh dan bekerjasama bersama dengan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, BPD, Bank BUMN untuk bisa mendorong dan mengembalikan confidence untuk pemulihan ekonomi kita,” tutupnya.
