JAKARTA – Prabowo Subianto diharapkan berani memilih calon yang profesional untuk duduk di kursi yang selalu jadi bahan rebutan partai seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.
Demikian dikatakan oleh Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah saat berbincang dengan Redaksi The Editor beberapa waktu lalu.
“Kementerian-kementerian itu yang posisinya strategis akan berhadapan dengan kelompok bisnis. Misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” ungkapnya.
Tantangan ini menurut Hurriyah perlu dilakukan kepada Prabowo Subianto karena banyak partai pendukung yang terlibat dalam koalisi pemenangannya saat Pemilu kemarin.
Partai-partai itu, lanjutnya lagi, umumnya merasa terlibat dalam proses pemenangan Prabowo dan Gibran saat itu.
Terlebih lagi, masih kata Hurriyah, memenangkan posisi menteri akan memberikan akses yang besar di berbagai sumber daya bagi partai yang duduk di atasnya.
“Semua partai politik merasa keterlibatan mereka dalam koalisi dalam pemerintahan jabatan kementerian itu memberikan akses yang luar biasa terhadap berbagai sumber daya,” ungkapnya.
Apakah Mungkin Prabowo Memilih Calon Profesional Untuk 2 Jabatan Itu?
Hurriyah sendiri menilai Prabowo Subianto tidak akan berani mengambil posisi sebagai pengambil keputusan utama dalam menentukan nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinetnya.
Termasuk untuk jabatan menteri pertanian dan menteri perdagangan, Hurriyah yakin Prabowo tidak yakin akan memberikan posisi itu kepada partai yang tidak sekedar cari keuntungan belaka.
“Sulit ya, karena ini harus ambil komitmen (di) elit politik,” ungkapnya.
Mengapa Sulit?
Prabowo dinilai tidak akan berani meletakkan para profesional di posisi kementerian strategis karena tidak percaya diri pada kemenangannya sendiri.
“Jadi di Indonesia itu yang menang nggak siap menang, dan yang kalah nggak siap kalah,” ungkapnya.
Untuk itu, Hurriyah meminta masyarakat dan oposisi memperhatikan dengan baik tentang janji-janji politik Prabowo dan Gibran saat Pemilu kemarin.
Karena Hurriyah berharap masyarakat tidak pasif melihat pemerintah yang berjalan tanpa memenuhi janji politik yang pernah membuat mereka dipilih oleh masyarakat saat Pemilu.
“Nah partai-partai yang kalah juga harus siap kalah. Ketika kalah ia mengambil posisi mengkritisi apakah misalnya pemerintahan itu berjalan sesuai dengan janji dan program-program kampanye yang sudah disampaikan,” katanya.
Hurriyah juga meminta para oposisi yang kalah dalam pemilu berjiwa besar dan berani menciptakan demokrasi yang sehat.
Karena bila oposisi bergabung dengan pemerintah, lanjutnya, maka sia-sia uang triliunan dihabiskan untuk melaksanakan pesta demokrasi.
