THE EDITOR – Transportasi umum mesih belum jadi primadona kepala daerah dalam berkampanye, khususnya para walikota. Akibatnya sistem angkutan umum di hampir seluruh wilayah Indonesia tidak memadai seperti negara tetangga.
“Kendala utama lainnya adalah faktor Kepala Daerah (khususnya Walikota) yang masih belum mau memprioritaskan layanan angkutan umum sebagai primadona moda transportasi di kotanya masing-masing,” ungkap Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia, Alvinsyah kepada The Editor beberapa waktu lalu.
Meski ada Gubernur dan Walikota yang sadar untuk mengembangkan moda transportasi di daerah mereka, lanjutnya, namun hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Jalan Raya Negeri Portugal Adalah Yang Terbaik di Seantero Eropa
Akibatnya, bila pendanaan berhenti, maka secara otomatis pembangunan moda transportasi juga akan terhambat karena kurang disusun dengan format yang jelas dan terarah.
“Kecuali beberapa walikota dan gubernur yang sudah mulai sadar dan menerapkan sistem angkutan umum yang lebih baik itupun masih dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat yaitu Kemenhub dan masih belum terlihat apakah akan bertahan atau tidak layanannya bila dukungan dana Kemenhub berhenti,” ungkapnya.
Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Alviansyah, implementasi pembangunan moda transportasi umum di daerah masih terkesan ala kadarnya saja.
Hal ini terjadi karena sistem perencanaan pembangunan di bidang transportasi yang disusun oleh kepala daerah tidak jadi prioritas sama sekali.
“Upaya untukk meningkatkan layanan angkutan umum, khususnya untuk angkutan umum perkotaan sudah dimulai, namun masih jauh dari memadai. Masih terkesan ala kadarnya dan sepertinya tidak menjadi prioritas utama dalam konteks implementasinya,” ungkapnya.
APA YANG MEMBUAT KEPALA DAERAH ENGGAN MEMBANGUN MODA TRANSPORTASI UMUM?
Menurut Alviansyah, hal pertama yang membuat kepala daerah enggan membangun moda transportasi umum karena beberapa hal, diantaranya:
1. Kapasitas fiskal yang minim.
2. Kesadaran dan keberpihakan kepala daerah yang masih minim untuk mengembangkan moda transportasi umum di kota mereka.
3. Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah.
4. Pemahaman kepala daerah di bidang angkutan umum rendah.
Akibat kebijakan seperti di atas, Alviansyah melihat potensi penurunan akan terjadi di sektor pariwisata dan ekonomi akan terus menurun di masa depan.
APA SOLUSINYA?
Selama ini, ia menilai isu transportasi lebih dominan pada isu politik ketimbang isu teknis, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan politik.
Padahal, ia sangat berharap agar kepala daerah mau memperlakukan kebijakan transportasi sebagai sebuah Ideologi.
Sehingga, kepala daerah dapat melihat pembangunan angkutan umum dari sisi lain. Jadi, saat mengerjakannya, bukan sebatas membangun prasarana dan sarana saja, namun mencakup pengelolaan dan pengoperasiannya yang pastinya berimplikasi pada aspek finansial, kelembagaan dan regulasi yg komprehensif.
