JAKARTA – Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad tidak mampu mengemban amanah sebagai pemimpin di provinsi baru tersebut.
Tudingan ini ia sampaikan karena batu pertama groundbreaking pembangunan kantor Papua Barat Daya hilang padahal sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Mohon maaf tidak bisa dipertahankan, sangat mempermalukan bangsa dan negara, sangat mempermalukan Presiden Jokowi juga. Bagaimana mungkin untuk hal-hal yang peletakan batu itu bersifat sejarah, peletakan batu pertama itu batunya tidak kelihatan. Wakil Presiden meresmikan tentang ibu kota pemerintahan, yang notabene kantor gubernur, batunya hilang, dan sama sekali tidak ada progres sedikit pun di sana,” ujar Junimart dalam rapat kerja Mendagri bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana disadur dari Antara pada Rabu (13/5).
Sindiran semacam itu ternyata membuat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ikut berkomentar.
Dalam acara yang sama, Menteri Tito menyampaikan permintaan maafnya atas kinerja anak buah yang ia angkat untuk memimpin wilayah Papua Barat Daya.
“Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/5).
Pj Gubernur Papua Barat Daya Bantah Batu Pertama Groundbreaking Hilang
Masih dilansir dari Antara, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menyebutkan bahwa batu pertama groundbreaking kantor gubernur provinsi ke-38 itu tidak hilang dan masih tersimpan aman hingga saat ini.
Tak Tanya itu, pernyataan Junimart Girsang menurutnya juga keliru karena batu tersebut masih ada dan tidak hilang.
“Kalau ada yang mengatakan batu pertama itu hilang tidak benar. Batunya masih ada,” kata Musa’ad, Rabu (12/5).
Musa’ad menegaskan, batu pertama itu memang tidak berada di lokasi pembangunan karena setelah Wakil Presiden meletakkan batu pertama, kemudian batu tersebut kemudian diangkat untuk disimpan di tempat yang lebih aman.
“Bukan saja batu tapi cetok semen yang dipakai Wapres saat peletakan batu pertama pun disimpan, karena akan dibuat monumen agar menjadi sejarah untuk provinsi ke 38 di Indonesia ini,” jelas dia.
Jadi, kata dia, sebuah tugu akan dibangun sebagai wadah untuk meletakkan batu pertama itu bahwa di sinilah peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden RI.
“Memang batu itu kita amankan dan tidak dibiarkan di situ karena pembangunan kantornya belum dilakukan jadi kita khawatirkan hilang,” pungkasnya.
Politisi Papua Barat Daya Protes Karena Presiden Jokowi Belum Tepati Janji Bangun Kantor
Janji Presiden Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kantor Papua Barat Daya yang terbakar beberapa tahun yang lalu ternyata belum juga ditepati.
Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sanusi Rahaningmas dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia membahas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2025 bersama DPD RI.
“Waktu terjadi konflik berupa pembakaran di Manokwari, Papua Barat, Beliau (Presiden) pernah menjanjikan pembangunan kantor baru sebesar 250 miliar” terangnya pada Rabu (13/5).
Namun, lanjutnya, sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi. Padahal di tahun 2022 lalu peletakan batu pertami untuk pembangunan infrastruktur kantor tersebut sudah dimulai.
Sayangnya, peletakan Batu pertama itu terhenti, dan belum diketahui kelanjutannya.
Akibatnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya masih berkantor di kantor Pemerintah Kota Sorong.
“Sampai saat ini belum ada titik terang sehingga Pemprov Papua Barat Daya masih berkantor di kantor Pemkot Sorong”, pungkasnya.
