AUSTRALIA – Australia tidak akan menampilkan sosok Raja Charles III dalam uang kertas pecahan A$5 yang baru, melainkan desain yang mewakili eksistensi Pribumi Australia.
Hal itu disampaikan oleh Bank Sentral Australia kemarin, Kamis (2/2) waktu setempat, dan diperkirakan baru akan terlaksana dalam beberapa tahun ke depan.
Disebutkan, uang pecahan A$5 selama ini adalah satu-satunya uang kertas negara tersebut yang menampilkan wajah pemimpin Kerajaan Inggris.
Dengan wafatnya Ratu Elizabeth II beberapa waktu lalu, jika sesuai ‘tradisi’, Australia seharusnya menghadirkan wajah Raja Charles III yang menggantikan mendiang ratu.
Akan tetapi, Bank Sentral Australia dan pemerintah setempat telah sepakat untuk menampilkan desain yang “menghormati budaya dan sejarah Orang Australia Pertama” dalam desain terbaru.
Sebelum uang dengan desain tersebut dikeluarkan, uang yang saat ini beredar masih menjadi alat pembayaran yang sah.
“Sisi lain dari uang kertas A$5 akan tetap menampilkan parlemen Australia,” demikian disampaikan Bank Sentral Australia dalam keterangannya.
Pihak bank juga mengatakan telah berencana untuk berkonsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat adat dalam merancang desain uang kertas yang baru–sehingga diperlukan waktu beberapa tahun sebelum uang diedarkan.
Sementara itu, Bendahara Australia Jim Chalmers mengatakan sentuhan monarki Inggris akan tetap muncul di uang negara tersebut, tepatnya di uang koin, mulai akhir tahun ini.
“Monarki akan tetap muncul pada uang koin, tetapi uang kertas pecahan A$5 akan menceritakan lebih banyak tentang sejarah dan warisan kita serta negara kita, dan saya melihatnya sebagai hal yang baik,” katanya.
Suara penolakan terhadap rencana ini telah muncul dari kelompok oposisi. Pemimpin mereka, Peter Dutton, menyamakan perubahan “tradisi” ini sama seperti mengubah tanggal hari nasional Australia.
“Saya tahu mayoritas yang diam tidak setuju dengan banyak omong kosong yang terjadi, tapi kita harus mendengar lebih banyak dari orang-orang itu secara daring,” katanya kepada 2GB Radio.
Dutton pun menuduh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang di masa lalu adalah seorang pembela perjuangan Australia menjadi republik, sebagai dalang di balik peluncuran rencana ini.
“Tidak diragukan lagi, ini diarahkan oleh pemerintah dan saya pikir Perdana Menteri harus mengakuinya,” tuturnya.
Seperti banyak negara jajahan Inggris lainnya, Australia juga tengah memperdebatkan sampai sejauh mana negaranya harus mempertahankan ikatan konstitusionalnya dengan Inggris.
Seperti yang diketahui, Raja Charles III saat ini masih menjadi kepala negara Australia, meskipun perannya belakangan hanya bersifat simbolis.